habarbalangan
Inovasi KUDAPANMAS Kecamatan Paringin, Perkuat Sinergi Masyarakat dan Satlinmas

Paringin, Habar Balangan – Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menciptakan sebuah inovasi Kumpulan Data Kependudukan dan Giat Linmas (KUDAPANMAS) untuk memperkuat sinergi antara masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas).
“Inovasi ini kita buat karena melihat saat ini belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat dan kurangnya sinergi antara tokoh masyarakat dan tokoh agama,” kata Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Paringin Muhammad Abidin di Balangan, Sabtu (28/9/2024).
Abidin melanjutkan, dan belum optimalnya fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas Linmas dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pelaporan data kependudukan dan giat dari Linmas.
Abidin juga menjelaskan latarbelakang dari inovasi yaitu kurang bersinerginya antara masyarakat dengan Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Paringin.
Selain itu belum optimalnya fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas Linmas, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pelaporan data kependudukan dan giat Linmas.
Abidin menegaskan kondisi tersebut menyebabkan rawannya suasana ketentraman dan ketertiban lingkungan dan dapat berdampak pada meningkatnya kriminalitas seperti pencurian dan lain-lain.
“Sehingga digagaslah Inovasi Kudapanmas yang mensinergikan antara masyarakat dan linmas melibatkan segenap unsur masyarakat, para tokoh masyarakat dan pemuda bersinergi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan bersama,”imbuhnya.
Adapun rangkaian kegiatan Kudapanmas di antaranya membentuk tim aksi perubahan, dimaksudkan agar pelaksanaan aksi perubahan berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan dan menghasilkan output sebagaimana yang ditargetkan.
Kemudian koordinasi lintas sektor untuk menjalin komunikasi efektif dan saling bertukar informasi terkait keadaan ketentraman dan ketertiban lingkungan di kecamatan setempat, dan mendiskusikan upaya yang dapat dilakukan agar kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Selanjutnya sosialisasi tugas dan fungsi Linmas di masyarakat, menghasilkan kesepakatan bersama yang langsung dideklarasikan secara serentak oleh Linmas se-Kecamatan Paringin.
“Hingga melakukan evaluasi dan pelaporan hasil implementasi aksi perubahan antara lain setelah dibuatkan surat edaran bersama tentang ketentraman dan ketertiban serta terjalinnya sinergi antara masyarakat dan Linmas,”jelasnya.
Abidin bersyukur berkat aksi perubahan ini, Kelurahan Paringin Kota berhasil meraih juara dua pada lomba Satkamling tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada bulan September 2024 ini. (MC Balangan)
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Menteri Nusron Siap Lakukan Kunjungan Kerja ke Sulawesi Utara untuk Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Larang Alih Fungsi Sawah LP2B, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan kepada Kepala Daerah Saat Orientasi IPDN
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Tinjau Kantah Kota Denpasar, Wamen ATR/Waka BPN Tekankan Pentingnya Budaya Melayani
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Cegah Sengketa Pertanahan, Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Sosialisasikan Pemasangan Tanda Batas Tanah
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Lantik 79 Pejabat Struktural Se-Indonesia, Menteri Nusron Tekankan Semangat Nationwide dan Sistem Meritokrasi
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Lampaui Target Penyelesaian PTSL, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Langsung Sertipikat Masyarakat Kabupaten Pacitan
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
SAKIP Cerminan Akuntabilitas Publik, Irjen dan Sekjen Kementerian ATR/BPN Tegaskan Peran Strategis Pemimpin dan Integritas Kinerja
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Undang-Undang yang Membolehkan Privatisasi Pulau di Indonesia