habarbalangan
Pemerintah Kabupaten Balangan Mendorong Peningkatan APBDes Melalui BUMDes

Paringin, Habar Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan terus mendorong setiap desa untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), salah satunya melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Selasa (8/10/2024).
JF Penggerak Swadaya Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APPKBPMD) Balangan, Ridha Mulyani, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 118 desa dari total 153 desa di Kabupaten Balangan yang memiliki BUMDes.
“Kami melihat ada peningkatan yang signifikan sejak bulan Juli, dari sebelumnya hanya 108 desa yang memiliki BUMDes, sekarang menjadi 118 desa,” jelasnya.
Upaya untuk meningkatkan jumlah BUMDes ini, lanjut Ridha, dilakukan melalui berbagai sosialisasi kepada desa-desa di seluruh Kabupaten Balangan. Dalam setiap sosialisasi, potensi desa menjadi salah satu fokus utama sebelum membentuk BUMDes.
“Penting untuk memahami potensi apa yang dimiliki oleh desa. Setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda, dan BUMDes harus menjawab kebutuhan tersebut, tidak hanya bergantung pada sumber daya alam,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa meskipun sumber daya alam di beberapa desa mulai terkikis oleh aktivitas tambang, potensi sosial dan budaya juga dapat menjadi landasan pembentukan BUMDes.
Sebelum pembentukan BUMDes, desa-desa diwajibkan mengadakan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama mengenai pengelolaan usaha, pengurus, hingga penyertaan modal yang dibutuhkan.
Sementara itu, Sekretaris DP3APPKBPMD Balangan, Bejo, berharap ke depan ada peningkatan status dari beberapa BUMDes yang sudah ada di Balangan.
“Pada tahun 2024 ini, Kabupaten Balangan berhasil meraih peringkat ketiga dalam penilaian BUMDes di tingkat provinsi. Kami berharap di tahun 2025 mendatang, beberapa BUMDes di Balangan bisa meningkat statusnya menjadi BUMDes Maju,” harapnya. (MC Balangan)
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Menteri Nusron Siap Lakukan Kunjungan Kerja ke Sulawesi Utara untuk Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Larang Alih Fungsi Sawah LP2B, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan kepada Kepala Daerah Saat Orientasi IPDN
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Tinjau Kantah Kota Denpasar, Wamen ATR/Waka BPN Tekankan Pentingnya Budaya Melayani
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Cegah Sengketa Pertanahan, Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Sosialisasikan Pemasangan Tanda Batas Tanah
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Lantik 79 Pejabat Struktural Se-Indonesia, Menteri Nusron Tekankan Semangat Nationwide dan Sistem Meritokrasi
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Lampaui Target Penyelesaian PTSL, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Langsung Sertipikat Masyarakat Kabupaten Pacitan
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
SAKIP Cerminan Akuntabilitas Publik, Irjen dan Sekjen Kementerian ATR/BPN Tegaskan Peran Strategis Pemimpin dan Integritas Kinerja
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Undang-Undang yang Membolehkan Privatisasi Pulau di Indonesia