habarbalangan
Terima Arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Paripurna, Menteri Nusron Diminta Concern Menata Ulang Tanah Negara

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menghadiri Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Rabu (06/11/2024) sore. Ia mendapat arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto untuk fokus dalam upaya penataan ulang tanah negara.
“Pesannya beliau, kendalikan negara dengan baik. Kalau dari kami (ATR/BPN) concern-nya adalah menata ulang tanah negara supaya penggunaannya lebih berkeadilan, lebih mengutamakan pemerataan ekonomi tapi juga tidak menafikan keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” terang Nusron Wahid terkait arahan Presiden Prabowo Subianto.
Tanah negara dalam hal ini di antaranya tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya, tanah telantar, tanah dari pelepasan kawasan hutan, tanah hasil dari penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta tanah negara lainnya yang mencakup ke dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Penataan ulang tanah negara juga sejalan dengan tujuan Reforma Agraria yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria. Tujuan tersebut tak lain untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Di kesempatan ini, Menteri Nusron juga mengungkapkan bahwa rapat kali ini menjadi momen bagi Presiden Prabowo berkumpul bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih sebelum dirinya melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, di antaranya Tiongkok dan Amerika Serikat.
Adapun hadir dalam Rapat Kabinet Paripurna ini, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. (Adv)
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Lantik 79 Pejabat Struktural Se-Indonesia, Menteri Nusron Tekankan Semangat Nationwide dan Sistem Meritokrasi
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Lampaui Target Penyelesaian PTSL, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Langsung Sertipikat Masyarakat Kabupaten Pacitan
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
SAKIP Cerminan Akuntabilitas Publik, Irjen dan Sekjen Kementerian ATR/BPN Tegaskan Peran Strategis Pemimpin dan Integritas Kinerja
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Undang-Undang yang Membolehkan Privatisasi Pulau di Indonesia
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Satukan Komitmen Bersama Komnas HAM, Wamen Ossy Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM dengan Pelibatan Multipihak
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Rapat Bersama Badan Anggaran DPR RI, Sekjen Kementerian ATR/BPN Optimis Ada Peningkatan PNBP pada 2026
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Terima Sertipikat Tanah Wakaf dari Menteri Nusron, Perwakilan NU Lampung Timur Apresiasi Dukungan BPN
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Wamen Ossy Apresiasi Kolaborasi Seluruh Pihak yang Sudah Membuat 95% Target PTSL Sulawesi Tengah Tercapai