Wamen Ossy Dorong Penguatan Peran Kepala Daerah dalam Reforma Agraria

Jakarta, habarbalangan.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya memperkuat peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menyelesaikan persoalan agraria di daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

“Kami terus mendorong penguatan peran GTRA di daerah. Kami melihat adanya success story di Majalengka, di mana Plt. Bupati saat itu berhasil mendorong pelepasan kawasan hutan seluas 34 hektare yang telah ditempati warga selama bertahun-tahun,” ungkap Wamen Ossy.

Dari keberhasilan tersebut, lebih dari 1.600 kepala keluarga akhirnya memperoleh sertipikat hak atas tanah secara resmi. Wamen Ossy menilai, contoh seperti ini menjadi bukti nyata pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan program Reforma Agraria.

“Kami percaya bahwa pengelolaan pertanahan di daerah tidak bisa lepas dari peran aktif kepala daerah. Maka dari itu, GTRA harus diperkuat dan dioptimalkan agar masyarakat di kawasan yang belum tersentuh legalisasi bisa segera memperoleh hak hukumnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ossy menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan hutan secara administratif berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Banyak masyarakat telah bermukim di atas kawasan hutan selama puluhan tahun tanpa memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.

Karena itu, ia mendorong agar GTRA di daerah tidak hanya berperan aktif dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah, tetapi juga membangun sinergi kuat dengan Kementerian Kehutanan.

“Kementerian ATR/BPN tidak bisa melakukan legalisasi hak atas tanah yang berada di kawasan hutan sebelum ada proses pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.

Sebelumnya, RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, juga menghadirkan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang memaparkan rencana kerja aksi Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2026. Selain Kementerian ATR/BPN, rapat tersebut turut diikuti oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

(Adv)