habarbalangan
Senator Dayat EL Dorong Solusi Humanis untuk PPPK Paruh Waktu

Banjarbaru – Senator asal Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattollah, S.Pd atau Dayat EL, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII untuk membahas isu pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat BKN, termasuk Sukaji, Andi M, serta Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalsel, Andrian Teguh.
Dalam pertemuan itu, BKN menyampaikan kondisi terkini terkait data PPPK di Kalimantan Selatan. Dari total 60.000 usulan, sekitar 48.000 telah masuk ke sistem, sementara 11.500 lainnya masih dalam proses input oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Beberapa calon PPPK juga belum memenuhi persyaratan skema tahap 1 dan 2, yang sepenuhnya diatur oleh kebijakan pemerintah pusat.
Kendala utama yang dibahas adalah penempatan dan alokasi pegawai PPPK, di mana perlu menyesuaikan kebutuhan instansi agar tidak terjadi penumpukan pegawai di satu tempat. Selain itu, alokasi gaji bagi PPPK paruh waktu menjadi perhatian karena belanja pegawai daerah sudah mencapai 30%, sehingga menambah beban anggaran dan mempengaruhi tunjangan serta belanja lainnya jika PPPK dialihkan ke penuh waktu.
Menanggapi hal tersebut, Dayat EL menekankan pentingnya langkah preventif dan solusi humanis dari pemerintah pusat, khususnya BKN dan Kementerian PAN RB, agar pengangkatan PPPK tidak membebani daerah. “Pengangkatan PPPK ini harus tersebar merata di berbagai instansi, dan kami mendorong peningkatan kemampuan atau transferable skill agar PPPK lebih inovatif dan multi talenta,” ujarnya.
Dayat EL juga menegaskan bahwa mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan PPPK akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian PAN RB, BKN, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri untuk memastikan hak PPPK tetap terpenuhi dengan layak. “PPPK harus memperoleh gaji dan tunjangan yang adil, sekaligus tetap memberi kontribusi positif bagi pelayanan publik di daerah,” pungkas senator asal Kalimantan Selatan tersebut.
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Lantik 79 Pejabat Struktural Se-Indonesia, Menteri Nusron Tekankan Semangat Nationwide dan Sistem Meritokrasi
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Lampaui Target Penyelesaian PTSL, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Langsung Sertipikat Masyarakat Kabupaten Pacitan
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
SAKIP Cerminan Akuntabilitas Publik, Irjen dan Sekjen Kementerian ATR/BPN Tegaskan Peran Strategis Pemimpin dan Integritas Kinerja
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Undang-Undang yang Membolehkan Privatisasi Pulau di Indonesia
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Satukan Komitmen Bersama Komnas HAM, Wamen Ossy Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM dengan Pelibatan Multipihak
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Rapat Bersama Badan Anggaran DPR RI, Sekjen Kementerian ATR/BPN Optimis Ada Peningkatan PNBP pada 2026
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Terima Sertipikat Tanah Wakaf dari Menteri Nusron, Perwakilan NU Lampung Timur Apresiasi Dukungan BPN
-
HABAR ATR/BPN3 bulan ago
Wamen Ossy Apresiasi Kolaborasi Seluruh Pihak yang Sudah Membuat 95% Target PTSL Sulawesi Tengah Tercapai