HABAR ATR/BPN
ICI 2025 Resmi Dibuka, Wamen Ossy: Konferensi Infrastruktur Internasional yang Sajikan Informasi bagi Investor dan Pembuat Kebijakan
Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, ikut serta dalam pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) pada Rabu (11/06/2025). Menurut Wamen Ossy, konferensi ini memberi ruang untuk memperluas pemahaman berbagai pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan praktik pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“ICI 2025 menyajikan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh banyak pihak terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Indonesia,” ujar Wamen Ossy usai acara pembukaan berlangsung di Jakarta International Convention Center.
Forum seperti ICI 2025 ini juga bisa mempertemukan para investor dan pemangku kebijakan dalam satu ruang dialog. Dengan konferensi ini, para calon investor mendapatkan gambaran menyeluruh tentang iklim investasi infrastruktur di Indonesia, termasuk prosedur dan regulasi yang berlaku.
“Acara ini akan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi para investor yang mungkin ingin berinvestasi di Indonesia di bidang infrastruktur, agar mereka bisa mengetahui secara detail,” terang Ossy Dermawan.
Sebagai salah satu wakil pemerintah yang turut mendukung pengembangan infrastruktur nasional, Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN terhadap kolaborasi lintas sektor demi menciptakan ekosistem investasi yang kondusif. “Jadi saya sangat mendukung, dan kebetulan dalam International Conference on Infrastructure ini juga kami turut ambil bagian,” tutupnya.
Setelah resmi membuka konferensi internasional ini di hadapan lebih dari 6 ribu peserta yang hadir, Menteri Koordinator (Menko) Bidang IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajak seluruh pihak terlibat untuk menjadikan konferensi sebagai tonggak kolaborasi global. Tujuan besarnya, tak lain demi membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Mari kita jadikan konferensi ini sebagai wadah untuk komitmen berani, kolaborasi lintas negara, dan kemitraan yang transformatif. Kami mengundang Anda untuk berjalan bersama kami dan membangun sistem yang tidak hanya kuat, tetapi juga adil. Tidak hanya tangguh, tetapi juga regeneratif. Tidak hanya modern, tetapi juga bermakna,” pungkas Menko AHY.
Pada konferensi ini, Wamen ATR/Waka BPN hadir dengan didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. ICI 2025 juga dihadiri oleh pejabat tinggi negara, duta besar negara sahabat, akademisi, pelaku industri, serta investor dari dalam dan luar negeri. (Adv)
-
HABAR ATR/BPN3 bulan agoMenteri ATR/Kepala BPN Akan Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat dan Perkuat Sinergi Pertanahan di Kalimantan Selatan
-
HABAR ATR/BPN3 bulan agoBeri Pengarahan di Kalimantan Selatan, Menteri Nusron Minta Jajaran Atasi Gap dalam Sertipikasi Tanah
-
HABAR ATR/BPN3 bulan agoKetua Komisi II DPR RI Apresiasi Langkah Konkret Kementerian ATR/BPN Berikan Kepastian Hak Atas Tanah Ulayat di Kalimantan Selatan
-
HABAR ATR/BPN3 bulan agoMenteri Nusron Sosialisasikan Urgensi Pendaftaran Tanah Ulayat di Kalimantan Selatan
-
HABAR ATR/BPN3 bulan agoMenteri Nusron Ajak Pemerintah Daerah Se-Kalimantan Selatan Kawal Empat Program Strategis Kementerian ATR/BPN
-
HABAR ATR/BPN3 bulan agoKementerian ATR/BPN Dorong Partisipasi Masyarakat untuk Pasang Patok Batas Tanah Melalui GEMAPATAS
-
HABAR ATR/BPN3 bulan agoWamen Ossy Apresiasi Kolaborasi Seluruh Pihak yang Sudah Membuat 95% Target PTSL Sulawesi Tengah Tercapai
-
HABAR ATR/BPN3 bulan agoSertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
-
HABAR ATR/BPN3 bulan agoPeringatan 50 Tahun Kemerdekaan Mozambik, Menteri Nusron Harap Kerja Sama dengan Indonesia Terus Diperkuat
-
HABAR ATR/BPN3 bulan agoGEMAPATAS Akan Dicanangkan Serentak di 23 Kabupaten/Kota
-
HABAR ATR/BPN3 bulan agoMenteri ATR/BPN: Tanah Terlantar Akan Ditertibkan untuk Kepentingan Publik
