Wujudkan Pelayanan Publik yang Berkelanjutan, Dinas Koperasi Balangan Gelar FKP

Habarbalangan – Suasana hangat terasa di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan pada Rabu (29/10/2025). Sejumlah masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha duduk bersama dalam satu ruangan, mengikuti Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar dinas tersebut.

Tak sekadar forum biasa, kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk berbagi gagasan tentang peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang tenaga kerja, koperasi, dan usaha kecil menengah.

“Forum ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus memperbaiki pelayanan agar semakin transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Abdurrahman Arrahimi, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam sambutannya.

Mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik Prima melalui Standar Pelayanan yang Partisipatif dan Berkelanjutan”, forum ini menjadi wadah penting bagi pemerintah, pengusaha, akademisi, serta masyarakat untuk saling bertukar pandangan dan menyampaikan aspirasi.

Menurut Arrahimi, keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan bukan hanya simbol partisipasi, tapi juga langkah nyata untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan berdampak bagi masyarakat.

“Melalui diskusi terbuka seperti ini, kita berharap bisa melahirkan kebijakan yang solutif dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi masyarakat dan sektor usaha di Balangan,” katanya.

Hal senada disampaikan Abdul Mukhlis, Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Balangan. Ia menilai forum seperti ini dapat memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain menjadi ajang berbagi ide, FKP kali ini juga memperkenalkan empat layanan utama yang menjadi fokus di Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja, yakni:

1.Bidang Penempatan – pelayanan pembuatan kartu kuning (AK-1) bagi pencari kerja.

2.Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (PLK) – menyediakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

3.Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) – membantu legalisasi dan pendaftaran usaha bagi pelaku UMKM.

4.Bidang Koperasi – memfasilitasi pendirian koperasi dan pembentukan Koperasi Merah Putih sesuai amanat pemerintah.

Sebagai penanggung jawab kegiatan, Syifa Mar’atil Hayati, Arsiparis Terampil Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Balangan, menjelaskan bahwa pelaksanaan FKP ini menjadi bagian penting dari upaya dinas untuk membangun pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa standar pelayanan publik yang kami miliki tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi juga benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Syifa.
“Melalui forum ini, kami membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menilai, memberikan saran, bahkan kritik, agar pelayanan kami bisa terus berkembang dan lebih transparan,” tambahnya.

FKP tahun ini juga dihadiri oleh akademisi dari Universitas Sapta Mandiri, perwakilan media massa, dan sejumlah instansi terkait. Semua pihak diajak aktif menyampaikan saran demi penyusunan standar pelayanan publik yang lebih baik.

“Tujuan utama kami bukan hanya memperkenalkan standar pelayanan, tapi juga membuka ruang agar masyarakat bisa menilai dan memberi masukan. Dengan begitu, setiap tahun kami bisa terus memperbaiki diri,” ujar Arrahimi menutup sesi diskusi.

Melalui forum seperti ini, Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Balangan berharap masyarakat tidak hanya mengetahui berbagai layanan yang tersedia, tetapi juga merasa menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Kabupaten Balangan.