Launching INEXIS: Inovasi Pengelolaan Belanja Pegawai Terintegrasi di Kabupaten Balangan

Belanja pegawai merupakan bentuk kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada pegawai atau individu yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Pembayaran ini didasarkan pada pangkat, golongan, jabatan, kinerja, dan beban kerja masing-masing pegawai.

Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan terkait kesalahan data pegawai. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan pembayaran belanja pegawai, seperti gaji, tunjangan, serta tambahan penghasilan. Kesalahan ini biasanya terjadi karena proses entri dan perubahan data dilakukan secara manual dan terpisah antara data kepegawaian dan data penggajian. Tak jarang, kondisi ini juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik berupa kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan, maupun kekurangan pembayaran yang merugikan pegawai.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan meluncurkan sebuah inovasi bernama Integrated Employee Expenditure Information System (INEXIS). Aplikasi INEXIS hadir sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah dengan mengintegrasikan seluruh data dan proses belanja pegawai dalam satu sistem yang kohesif.

Tujuan utama pengembangan INEXIS adalah menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi data, mengurangi kesalahan manual, memastikan besaran pembayaran yang tepat, serta mencegah potensi kecurangan dan penyalahgunaan data. Lebih jauh lagi, INEXIS diharapkan dapat memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap pengelolaan biaya operasional pemerintah.

Peluncuran aplikasi INEXIS dilaksanakan pada tanggal 20–23 November 2024 di Hotel Best World Kindai Banjarmasin. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, para kepala SKPD, serta pelaksana teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan. Turut hadir pula Kepala KPP Pratama Tanjung, Direktur Bank Kalsel, dan Tim Erha Jaya Technologies selaku pengembang aplikasi.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Sutikno, AP., MAP., menyampaikan apresiasi terhadap inovasi yang digagas oleh Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Menurutnya, inovasi seperti INEXIS sangat penting untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Senada dengan itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, S.Pt, MP., menjelaskan bahwa INEXIS menjadi solusi atas kebutuhan pemerintah daerah akan akurasi data penghasilan pegawai yang dapat diakses secara fleksibel melalui berbagai perangkat. Melalui integrasi data dari berbagai sumber, aplikasi ini memastikan validitas data penghasilan pegawai yang lebih baik.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Balangan juga memaparkan bahwa INEXIS dirancang sebagai aplikasi berbasis web dan mobile yang dapat diakses dari mana saja. Data yang tersimpan tetap berada dalam kendali penuh pemerintah daerah, sekaligus memungkinkan integrasi dengan berbagai aplikasi lain, seperti data kepegawaian dan tunjangan kinerja dari BKPSDM, sistem pembayaran (one step payroll) Bank Kalsel, serta kewajiban perpajakan melalui DJP dan BPJS.

Dengan hadirnya INEXIS, pemerintah daerah kini dapat mengelola perubahan data pegawai maupun data keuangan dengan lebih cepat dan tepat. Sistem ini juga menghasilkan rekapitulasi data gaji dan tambahan penghasilan pegawai secara otomatis, sehingga mengurangi risiko kesalahan manual yang selama ini sering terjadi.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Balangan menargetkan agar seluruh SKPD sudah menggunakan INEXIS, khususnya untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai. Dengan demikian, proses pembayaran tidak perlu lagi dilakukan secara manual ke sistem OSP Bank Kalsel. Hal ini akan memastikan pembayaran yang lebih presisi dan sesuai dengan hak-hak pegawai.

Dengan integrasi yang menyeluruh dan teknologi yang mendukung transparansi serta akuntabilitas, INEXIS menjadi langkah strategis bagi Kabupaten Balangan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern dan berkelanjutan.