DPRD dan Pemkab Balangan Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025, Fokus Pembangunan Berkelanjutan

Balangan, habarbalangan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, bersama Pemerintah Kabupaten Balangan menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dalam rapat paripurna DPRD ke-38.

Bupati Balangan, Abdul Hadi, mengatakan, KUA-PPAS ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, dengan tema pembangunan “Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian serta Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan,” dengan enam prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen tersebut, dan dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional maupun provinsi.

“Prioritas ini kami pandang sesuai kebutuhan daerah dan menjadi bentuk dukungan terhadap RKP nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026,” ujar Bupati Balangan di ruang rapat DPRD Balangan, pada Senin (14/7/2025).

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Hj. Lindawati, didampingi Wakil Ketua Muhammad Rizkan dan dihadiri para anggota dewan, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta perwakilan masyarakat.

Menurut Abdul Hadi, terdapat penurunan proyeksi APBD 2026 akibat depresiasi harga acuan batubara sebesar 17,9 persen, sehingga mengganggu pendapatan daerah.

“Penurunan ini sangat mempengaruhi pendapatan daerah, terutama pada pos pendapatan transfer,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris DPRD Balangan, Tamrin, membacakan draf perubahan KUA dan PPAS yang telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua DPRD, Hj. Lindawati, menegaskan bahwa dokumen perubahan ini akan menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing.

“RKA SKPD akan diverifikasi dan dievaluasi oleh TAPD, hingga akhirnya disusun menjadi Rancangan Perubahan APBD Balangan,” tuturnya.

Ia berharap seluruh proses penyusunan hingga pembahasan berjalan tepat waktu agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal.