Menteri ATR/BPN Dorong Pemda Lampung Bebaskan BPHTB untuk Warga Kurang Mampu

LAMPUNG, Habarbalangan.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong pemerintah daerah di Lampung agar memberikan keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat kurang mampu, khususnya pada pendaftaran tanah pertama kali.

Langkah ini, menurut Nusron, penting untuk mempercepat sertipikasi tanah yang selama ini terkendala biaya, meskipun banyak warga sudah memiliki peta bidang. “Kalau kita ingin menyelamatkan rakyat supaya punya kepastian hukum, saya minta tolong kepada Bapak-Ibu sekalian. Untuk warga yang kurang mampu, berikan keringanan atau pembebasan BPHTB, supaya lahan mereka bisa disertipikasi,” ujar Nusron dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (29/7/2025).

Berdasarkan data, 83,84 persen bidang tanah di Lampung telah terdaftar, dengan 70,27 persen di antaranya sudah bersertipikat. Masih ada sekitar 13 persen bidang tanah yang perlu segera dituntaskan. Nusron juga menawarkan integrasi data antara Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai solusi agar PAD tetap terjaga tanpa membebani rakyat.

“Banyak sekali tanah yang belum masuk NJOP atau terdaftar di Dispenda. Kalau ini diintegrasikan, tidak mungkin ada data yang meleset. Saya jamin, PBB bisa naik minimal tiga sampai empat kali lipat,” jelasnya.

Selain itu, Nusron menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melegalisasi tanah wakaf maupun rumah ibadah. Ia meminta dukungan pemda agar menggerakkan masyarakat melakukan sertipikasi aset-aset tersebut.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Mirzani Djausal, menilai masalah lahan masih menjadi tantangan dalam menarik investasi. Ia mendorong percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sinkronisasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar pengelolaan ruang lebih jelas dan terintegrasi.

Rakor ini turut dihadiri jajaran ATR/BPN pusat, Kanwil BPN Lampung, para bupati dan wali kota, serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung. (Adv)